Perizinan & non perizinan sektor

Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

Daftar jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan baik berusaha dan non berusaha di sektor PUPR.

Nama Jenis Layanan	Pengerukan
Akronim / Singkatan	NIB
Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Sektor / Bidang Urusan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Persyaratan Usaha	Legalitas berusaha: NIB (Risiko Rendah), + Sertifikat Standar (Risiko Menengah), + Izin (Risiko Tinggi) Yang diperlukan untuk mendaftar di OSS untuk pelaku usaha perseorangan antara lain: No KTP / NIK Alamat Email No Handphone + WhatsApp Alamat Tempat Tinggal Alamat/lokasi Tempat Usaha Bidang Usaha Besaran Rencana Penanaman Modal Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Nomor kontak usaha NPWP Pelaku Usaha Perseoarangan Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya (jika ada) Untuk pelaku usaha non perseorangan: Nama badan usaha Jenis bidang usaha Status penanaman modal Nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya Alamat korespondensi Besaran Rencana Penanaman Modal Data pengurus dan pemegang saham Negara Asal Penanaman Modal, jika terdapat penanaman modal asing Maksud dan tujuan badan usaha Nomor telepon badan usaha Alamat email badan usaha NPWP badan usaha DOWNLOAD CEK LIST
Persyaratan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijasah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut : Ahli Nautika tingkat I (ANT-1); Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1); Teknik Sipil ; Teknik Geodesi; dan Teknik Kelautan. Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan; Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia; Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint Venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama (joint venture). Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m3 (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
Kategori Layanan	Berusaha
Kategori Prosedur	Tanpa Survey
Kategori Retribusi	Tanpa Retribusi
Norma Waktu (hari)
Keterangan	Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.
DOWNLOAD FORMULIR